Pedagang Dukung Pemko Tanjungpinang Menata Kawasan Anjung CahayaBERITA LAINNYA
Pedagang Dukung Pemko Tanjungpinang Menata Kawasan Anjung Cahaya

Kota Tanjungpinang - Rencana penataan ulang kawasan tepi laut Tanjungpinang, Kepri, mendapat respon positif, utamanya para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Anjung Cahaya. 

"Kami sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemko Tanjungpinang, khususnya untuk penataan Anjung Cahaya tepi laut," kata Ketua Pedagang Anjung Cahaya, Muklis, usai berdialog dengan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat di kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, Anjung Cahaya ini adalah kawasan yang punya ciri khas bagi masyarakat kota Tanjungpinang sejak dulu. Di sini, tempat bagi warga untuk bersantai sambil ngopi sembari menikmati kuliner yang para pedagang jual.

"Kami bersyukur pak Sekda menerima kami dan Alhamdulillah, pemko akan menata kawasan Anjung Cahaya. Sehingga kami masih bisa berdagang dan akan semakin lebih baik," ucapnya. 

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat memohon doa restu agar pemko Tanjungpinang dapat melakukan penataan Anjung Cahaya lebih representatif dengan mempertahankan ciri khas ngopi di pinggir laut masyarakat kota Tanjungpinang. 

"Doakan pemko dapat merealisasikan penataan Anjung Cahaya semakin lebih baik, dengan kondisi keterbatasan anggaran pasca covid-19," ucapnya. 

Sekda pun berpesan kepada para pedagang untuk bersyukur dan fokus ke depan bagaimana menata dengan baik. 

"Kita harus bersyukur bahwa akhirnya bapak ibu bisa berdagang seperti biasa di Anjung Cahaya," ucap Sekda. 

Yang paling penting, kata Sekda, wujud syukur itu harus ditunjukkan semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kebersihan, pertahankan ciri khas, dan berikan pelayanan terbaik untuk pengunjung.  (Dinas Kominfo). 

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA