Naik Tipe Menjadi Polresta, Wako Rahma: Semoga di Bawah Kepemimpinan Kapolresta Heri Semakin JayaBERITA LAINNYA
Naik Tipe Menjadi Polresta, Wako Rahma: Semoga di Bawah Kepemimpinan Kapolresta Heri Semakin Jaya

Kota Tanjungpinang - Polres Tanjungpinang menjadi tipe C atau Kepolisian Resor Kota (Polresta). Peningkatan Polresta itu diresmikan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman yang ditandai penandatanganan pengukuhan, di Mapolresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/5/2022).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang turut hadir pada kesempatan itu, mengucapkan selamat atas peningkatan Polres menjadi Polresta tersebut.

"Saya ucapkan selamat, tentunya ini menjadi keinginan dan harapan bersama sesuai yang disebutkan pak Kapolda," ucapnya.

Kendati sudah berubah tipologi nya tersebut, ia berharap Polresta Tanjungpinang akan menjadi lebih baik dan maksimal lagi dalam melayani seluruh masyarakat.

"Kita doakan bersama, semoga di bawah kepemimpinan Kapolresta Tanjungpinang, Heribertus Ompusunggu semakin jaya dan sukses," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman mengatakan, dengan sudah diresmikan dari tipologi Polres menjadi Polresta ini, Kapolresnya berpangkat Komisaris Besar (kombes).

Kapolda menambahkan, untuk alat kelengkapan yang menjadi kebutuhan Polresta Tanjungpinang akan segera dilengkapi.

Menurutnya, status Polresta Tanjungpinang ini, akan ada penambahan personel sesuai keputusan Kapolri dan penyesuaian anggaran. “Setiap tahunnya ada penambahan personel. Tapi tergantung anggaran,” ujarnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA