MPP Tanjungpinang Selesai Dibangun, Peresmian Direncanakan September 2022BERITA LAINNYA
MPP Tanjungpinang Selesai Dibangun, Peresmian Direncanakan September 2022

Kota Tanjungpinang - Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang  berada di Jalan Agus Salim, Tepi Laut, tepatnya di gedung eks Perpustakaan dan Arsip Tanjungpinang, telah selesai dibangun. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjungpinang melalui Sekretaris Dinas Elvi Arianti, mengatakan "Pembangunan tahap dua ini sudah selesai semua, fisiknya sudah selesai kemudian pengadaan barang dan perangkatnya juga sudah selesai," ujarnya Selasa (16/8/2022).

Ia menyampaikan, softlaunching  penggunaan MPP direncanakan akan dilaksanakan pada September 2022 mendatang. Untuk tanggal pasti peresmian menunggu  arahan ibu Wali Kota. Selain itu juga pihaknya masih akan melakukan rapat persiapan dengan instansi terkait yang akan mengisi di MPP ini. 

"Kita akan rapatkan kembali untuk persiapan peresmian karena bagaimanapun juga mereka punya aplikasi tersendiri, jadi kita memang harus duduk bersama. Kemudian kita juga akan melakukan MoU antara Pemko Tanjungpinang dengan instansi diluar Pemko," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, Mal Pelayanan Publik merupakan generasi ketiga dari tranformasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memudahkan masuknya investasi dan juga memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi mulai dari perizinan maupun non perizinan. 

Nanti, lanjutnya, terdapat 28 instansi yang akan mengisi gerai MMP tersebut, diantaranya DPMPTSP Tanjungpinang, DPMPTSP Provinsi Kepri, Disdukcapil, PUPR, Dinas Kesehatan, DLH, BPPRD, Disnaker, Samsat, DPMPTSP Kepri, Bank Riau Kepri, BTN, BCA.

Kemudian Kejaksaan Negeri, Satlantas Polresta Tanjungpinang, Kementerian Agama, BPN, KPP Pratama, Imigrasi, Ombudsman Kepri, BNN, Pengadilan Negeri, Kemenkumham Kepri, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PDAM, Taspen dan PLN.

"Contohnya dalam pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), disini sudah disiapkan klinik PBG, jadi masyarakat yang ngurus PBG juga bisa dapat konsultasi dan ruangan juga tersedia. Untuk pengurusan PBG bila ada terkendala masalah lingkungan, disini ada DLH, pendaftaran melalui PU, PU juga ada disini, soalnya retribusi kan di DPMPTSP, disini juga ada DPMPTSP.  Jadi kalau masyarakat mau berurusan administrasi cukup di satu pintu saja semua selesai dan tidak memakan waktu lama," jelasnya. 

Tidak hanya itu, dalam MPP juga disiapkan fasilitas penunjang diantaranya ada gerai untuk promosi UMKM,  cafe taman, Mushola, toilet, fasilitas disabilitas dan ruang permainan anak. 

"Dengan MPP ini semoga  masyarakat dapat menikmati pelayanan yang cepat, aman, nyaman, serta dapat pula  meningkatkan  investasi di Tanjungpinang," imbuhnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA