Menko Perekonomian Evaluasi Tiga Usulan Kawasan KPBPB BBK di TanjungpinangBERITA LAINNYA
Menko Perekonomian Evaluasi Tiga Usulan Kawasan KPBPB BBK di Tanjungpinang

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lakukan survei dan evaluasi terhadap tiga dari 19 proyek usulan dalam rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) di wilayah Tanjungpinang.

Tiga proyek itu adalah Kawasan Kampung Bugis dan Tionghoa Senggarang, Pelabuhan Tanjung Geliga, dan Kawasan Tanjung Sebauk. 

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi menjelaskan BBK merupakan bagian yang dipersiapkan dari rencana induk percepatan pembangunan kawasan Free Traze Zone (FTZ) atau KPBPB. 

"Ada 19 usulan proyek,  karena ketebatasan waktu hari ini tiga proyek yang kita datangi," kata Dodi, di Senggarang, kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (11/6/2021).

Tujuan dari kunjungan ini, Dodi menyebutkan dalam rangka verifikasi terhadap usulan proyek baik dari pemko Tanjungpinang maupun Badan Pengelola (BP) kawasan FTZ. Pihaknya akan mencermati usulan proyeknya termasuk dengan nilai investasinya.

"Pada prinsipnya apabila pembiayaan dan penanggung jawab proyek clear maka kita akan masukan," ucapnya

Namun jika pada usulan itu masih ada keraguan, tidak terlalu urgensi dan tidak mendesak maka akan dimasukkan dalam kalsifikasi yang bisa dijadwalkan 2024 nanti. 

Untuk pelaksanaan pembangunan itu pembiayaannya juga beragam, bisa dari APBN maksimal 40 persen, APBD, swasta, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Kombinasi semuanya,  swasta murni karena tidak mungkin pemerintah pusat semua," paparnya.

Ia menyebutkan pemeritah daerah berkewajiban mempersiapkan bahan dan dokumen perencanaan maka pemerintah pusat akan membangun. 

"Disitu ada kerjasama pusat dan pemerintah daerah," tambahnya. 

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan terima kasih atas kehadiran 12 kementerian di kota Tanjungpinang. Kehadiran bapak ibu semua menambah semangat kami semua secara bersama-sama untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi di kota Tanjungpinang.

"Terima kasih juga atas dukungan pemprov kepri. Kehadiran bapak ibu membuktikan adanya komitmen yang nyata kita semua untuk terus berupaya secara maksimal membangun provinsi kepri, khususnya kota Tanjungpinang," ucapnya.

Rahma menyebutkan, di Tanjungpinang kawasan yang ditetapkan FTZ adalah kawasan industri Dompak seluas 1.090 ha dan Senggarang seluas 1.684 ha.

Istimewanya, kawasan Tanjungpinang ini, kata Rahma, hanya dari ujung ke ujung, tidak sama seperti Batam dan Bintan.

Kendati demikian, besar harapan kami, kawasan itu tetap sama peluangnya untuk bisa kami menikmati kawasan FTZ yang sudah ditetapkan.

"Saat ini, kami sedang berjuang, diantara pemohon-pemohon yang ingin berinvestasi tentu didukung dengan infrastruktur jalan yang luas. Mudah-mudahan, setelah peninjauan ini, proyek yang diusulkan dapat terealisasi," tutup dia. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA