Lebih Cepat Dibagikan ke Murid, Pengadaan Seragam Gratis Dikelola Satuan Pendidikan BERITA LAINNYA
Lebih Cepat Dibagikan ke Murid, Pengadaan Seragam Gratis Dikelola Satuan Pendidikan

Kota Tanjungpinang - Program seragam sekolah gratis yang menjadi unggulan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang masih terus berjalan. 

Tahun ajaran 2022/2023, pengadaan seragam sekolah gratis untuk murid baru kelas I SD dan SMP kelas VII dikelola satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Endang Susilawati menuturkan, pembagian seragam sekolah gratis untuk murid SD kelas I dan murid SMP kelas VII bisa lebih cepat karena anggaranya sudah diserahkan kepada masing-masing sekolah. 

"Tahun ini pembagian seragam gratis bisa lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya karena anggaran pengadaannya sudah berada di setiap sekolah," kata Endang, Jumat (24/6/2022). 

 Dijelaskan Endang, untuk 2022 ini, satuan pendidikan sudah diarahkan untuk menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang merupakan situs website resmi berisikan berbagai informasi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan, sejak dari tahapan perencanaan, pengembangan, operasional, dan evaluasi.
 
"SIPLah ini digunakan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring. Melalui situs ini sekolah sendiri yang langsung belanja di perusahaan yang sudah terdaftar dalam sistem tersebut,"ujarnya.

Kendati demikian, pengadaan melalui sistem SIPLah itu hanya berlaku untuk sekolah negeri, sedangkan bagi sekolah swasta tetap melalui dinas pendidikan. 

Menurut Endang, jika seragam sekolah gratis itu dikerjakan satuan pendidikan, tentu pembagian kepada siswa baru juga akan lebih cepat, karena tidak harus menunggu lelang seperti yang dilakukan tahun sebelumnya. 

“Sekarang justru lebih cepat lewat sekolah. Kalau dinas pendidikan tentu ada proses lelang yang memakan waktu," pungkasnya. 

Tahun sebelumnya pembagian seragam gratis itu dilakukan paling cepat di bulan Desember, tapi sekarang bisa kita prediksikan lebih cepat. 

"Meski pengadaan dikelola satuan pendidikan, disdik tetap mendorong agar pengerjaanya memberdayakan penjahit lokal. Karena, kita harus memperhatikan penjahit lokal" ucapnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA