Kukuhkan 22 CPNS Satpol PP Angkatan 2021, Wako Rahma : Bekerjalah Dengan Tegas, Bijaksana, dan HumanisBERITA LAINNYA
Kukuhkan 22 CPNS Satpol PP Angkatan 2021, Wako Rahma : Bekerjalah Dengan Tegas, Bijaksana, dan Humanis

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengukuhkan 22 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lulus pada CPNS angkatan 2021 lalu, di kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang, Kepri, Jalan MT. Haryono, Kilometer 3, Jumat (20/5/2022).

Pengukuhan 22 personil baru tersebut, ditandai dengan penyematan pangkat secara simbolis kepada dua anggota Satpol PP yang baru lulus.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengucapkan selamat kepada 22 personil yang baru saja lulus dan sudah mulai masuk bekerja di instasi penegak perda tersebut.

"Selamat, semoga bisa bekerja dengan sebaik-baik mungkin sesuai tugas dan fungsinya," sebutnya.

Menurutnya, terpilihnya 22 orang tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang sudah dikukuhkan maupun terhadap keluarga yang hadir langsung menyaksikan.

"Karena ada ribuan yang ikut tes, namun cuma saudara-saudara yang berhasil. Jadi patut disyukuri. Jadikan momentum ini sebagai perdana pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa Satpol PP merupakan wibawa pemerintah daerah. Sehingga diharapkan kepada seluruh anggota bisa bekerja dengan tegas dan bijaksana, serta juga harus mengedepankan humanis.

"Harus wibawa, tegas, bila mengambil keputusan salah katakan salah dan benar katakan benar. Dan juga saya harap harus peka terhadap kondisi dan keadaan lingkungan. Kalau patroli lakukan benar-banar jangan hanya untuk gagah-gagahan," tegasnya.

"Saya sedih kalau masih melihat Satpol PP hanya lalu lalang terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, namun hanya tutup mata," tambahnya.

Oleh karena itu, ia juga meminta kepada Kasatpol PP kota Tanjungpinang agar tidak mempunyai alasan lagi bahwasanya Satpol PP kurang personil untuk melakukan tugas dan penindakan sebagai penegak perda.

"Kalau menemukan PKL yang berada di bibir jalan sebaiknya jauh lebih awal diingatkan daripada sudah terlanjur," harapnya.

Apa lagi kata dia, pemko Tanjungpinang saat ini sedang fokus menertibkan papan reklame tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Maka mulai hari ini saya mau lihat seluruhnya harus sungguh-sungguh bekerja. Nanti saya juga akan mengevaluasi," pungkasnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA