Kesbangpol Tanjungpinang Susun Ranperwako FKUB dan Pendirian Rumah IbadahBERITA LAINNYA
Kesbangpol Tanjungpinang Susun Ranperwako FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tanjungpinang memantapkan langkah untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Tanjungpinang dengan menyusun rancangan peraturan wali kota (perwako) forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah kota Tanjungpinang. 

Kepala Kesbangpol kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah berharap dengan perwako pedoman ini dapat menciptakan kerukunan umat beragama  dan suasana yang kondusif di kota Tanjungpinang. 

"Selanjutnya setelah perwako ini ditandatangani akan dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat," ucapnya, Senin (7/6/2021).

Penyusunan ranperwako ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang dilaksanakan kepala kesbangpol kota Tanjungpinang  dengan judul proper  Integrasi Kearifan Lokal Konvensional dengan Platform Digital sebagai strategi pemberdayaan Forum Mitra Pemeritah Kota Tanjungpinang. 

Dalam proses penyususnan ranperwako ini, dimentori oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari.

Hadir dalam rapat pembahasan, kepala bagian hukum setdako, ketua dan perwakilan anggota FKUB, serta kepala kementerian agama Kota Tanjungpinang. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA