Kesbangpol Tanjungpinang Rancang Perwako Pedoman FPK BERITA LAINNYA
Kesbangpol Tanjungpinang Rancang Perwako Pedoman FPK

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Bagi masyarakat Tanjungpinang, pembauran kebangsaan bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa lalu masyarakatnya sudah hidup berbaur dengan orang-orang dari berbagai etnis lainnya. 

Sebagai ibukota provinsi Kepri, banyak orang dari berbagai daerah bermukim di kota Tanjungpinang dan hidup berbaur dengan masyarakat  Tanjungpinang walaupun latar belakang agama, keyakinan dan budaya mereka berbeda.

Masyarakat Tanjungpinang telah memiliki wadah bagi berkumpulnya para etnis nusantara. Wadah tersebut dikenal dengan forum pembauran kebangsaan (FPK).

FPK ini menjadi wadah komunikasi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam upaya membangun kerja sama dalam kehidupan masyarakat yang multikultur.

Untuk memperkuat sinergitas antar anggota FPK, badan kesbangpol menyusun ranperwako FPK. 

"Diharapkan dengan perwako pedoman FPK ini dapat memperkuat FPK untuk ikut mengambil peran dan andil dalam pembangunan di kota Tanjungpinang," ucap Kepala Kesbangpol,  Achmad Nur Fatah, Senin (7/6/2021)

Selanjutnya setelah perwako ini ditandatangani akan dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dan stake holder terkait," tambah dia. 

Ranperwako ini merupakan proyek perubahan yang dilaksanakan kepala kesbangpol kota Tanjungpinang dengan judul proper  Integrasi Kearifan Lokal Konvensional dengan Platform Digital sebagai strategi pemberdayaan Forum Mitra Pemeritah Kota Tanjungpinang.

Turut hadir dalam pembahasan ranperwako, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari selaku mentor, ketua FPK, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar, dan kepala bagian hukum setdako pemko Tanjungpinang. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA