Kepala BPJS Apresiasi Dukungan Pemko Terhadap Program Jaminan Sosial KetenagakerjaanBERITA LAINNYA
Kepala BPJS Apresiasi Dukungan Pemko Terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kota Tanjungpinang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang terkait penguatan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Tanjungpinang, Rahma ini, berlangsung di restoran nelayan Tanjungpinang, Senin (4/10/2021).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang Sri Sudarmadi memaparkan berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Tanjungpinang tercatat sebanyak 227.663 jiwa. 

Dari jumlah tersebut, angkatan kerja sebanyak 102.553, yang bekerja mencapai 92.996 orang, dan yang bekerja sudah terlindungi program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 22.903 orang. 

"Artinya sudah lebih 30% pekerja yang sudah terlindungi jaminan sosial," jelasnya. 

Dilihat dari data profil kepesertaan berdasarkan segmen pekerjaannya itu, Sudarmadi menyebut, ada 86% atau 19.614 pekerja bukan penerima upah dan peserta mandiri ada 3.289 atau 14%.

Kemudian, ada 19% atau 3.663 pekerja pada penyelenggaraan negara non-ASN. Sisanya 81% atau 15.951 adalah pekerja sektor swasta. 

"Kalau kita rinci, khusus untuk peserta pada pekerja penyelenggaraan negara, PTT ada 30%, RT dan RW 23%, pendidikan 24%, kesehatan 11%, dan lain-lain 13%," terangnya. 

Sudarmadi berkeinginan melebarkan manfaat jaminan sosial, tidak hanya bagi peserta formal, RT, RW, dan PTT, tapi juga menjangkau semuanya yakni pekerja di sektor mikro. 

Menurutnya, pekerja di sektor mikro itu tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam keluarga, pekerja itu dia sendiri, maka kalau terjadi apa-apa ekonomi keluarga tumbang.

"Ini yang jadi prioritas kita. Perluasan di sektor mikro ini yang mahu kami coba, biar betul-betul menjangkau semua yang berhak dan kami bisa melayani seluruh masyarakat," pungkasnya. 

Ia pun mengapresiasi komitmen dan dukungan pemko Tanjungpinang yang telah memberikan perlindungan sosial bagi pekerja pemerintah non-ASN. 

"2018 lalu, Tanjungpinang adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan Paritrana untuk peringkat kedua kabupaten kota se-Indonesia. Ini sungguh luar biasa dukungan pemko terhadap peogram jaminan sosial ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan ucapan terima kasih yang telah mendorong program perlindungan kepada pemko Tanjungpinang. 

"Ini kolaborasi yang luar biasa, kita bisa memberikan perlindungan dan peduli sesama hamba Allah. Mudah-mudahan kerja sama yang telah terjalin selama ini semakin baik dan terus berkesinambungan," ucap Rahma. 

Bersamaan dengan acara itu, dilakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro untuk kepesertaan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup pemko Tanjungpinang.(Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA