Kemensos RI Salurkan Bantuan Program KKS Untuk Warga TanjungpinangBERITA LAINNYA
Kemensos RI Salurkan Bantuan Program KKS Untuk Warga Tanjungpinang

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kembali menggelontorkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk warga tidak mampu di kota Tanjungpinang. 

Bantuan ini merupakan bantuan tambahan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera di Indonesia.

KKS merupakan program bantaun uang belanja kebutuhan pokok untuk keluarga tidak mampu. Bantuan ini disalurkan oleh Bank BNI di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Rabu (20/5/2020).

“Bantuan ini program kemensos dan sudah berjalan cukup lama. Cuma ada tambahan saja dari pemerintah karena ditengah kesulitan Covid-19 ini. Namanya program sembako Covid Kemensos,” kata Supervisor Marketing Bank BNI, Utoro.

Dijelaskan Utoro, konsep bantuan ini adalah, masyarakat diberikan kartu keluarga sejahtera yang berbentuk seperti ATM. Di dalam kartu tersebut terdapat saldo sebesar Rp200.000 dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

“Belanjanya juga di warung khusus, namanya E-Warung. Di warung tersebut kita taruh mesin edisi, jadi mereka bayarnya tinggal gesek,” kata Utoro.

E-Warung sendiri sambung Utoro, telah ada di seluruh kelurahan yang ada di Tanjungpinang. Sehingga warga tidak perlu khawatir harus berbelanja di mana. Utoro memastikan bahwa penyaluran bantuan ini tetap menggunakan protokol kesehatan serta menerapkan sosial distancing.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada masyarakat bahwa ini murni bantuan dari Kementerian sosial, bukan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang ataupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pendataan pun telah ada dari Kementerian sosial, sehingga penerima telah jelas.

“Penerimanya seribuan lebih. Kita tegaskan ini dari Kemensos, kita gunakan aula Dinsos ini hanya menumpang saja,” terang Utoro. (Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA