Kelurahan Tanjungpinang Timur Jadi Lokus Program DP3 KPU RIBERITA LAINNYA
Kelurahan Tanjungpinang Timur Jadi Lokus Program DP3 KPU RI

Kota Tanjungpinang - Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menjadi lokus program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI).

Hal itu, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dengan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sekaligus melaunching program DP3, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (14/10/2021).

Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati mengatakan Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) adalah salah satu program strategis KPU RI untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, cerdas, adil, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan, baik itu pemilu dan pemilihan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. 

"Jadi mereka tidak hanya menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS saja, tetapi sudah punya pola pikir dan pendidikan yang baik," kata Sriwati. 

Dengan begitu, para kader ini tidak hanya melaksanakan partisipasi aktif, melainkan bisa menjadi motor penggerak bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan demokrasi di Indonesia," tambahnya. 

Selain itu, kata Sri, DP3 ini mampu menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat guna mendorong peningkatan pendidikan politik berkelanjutan.

"Jadi, bukan hanya mampu memilih saja, tapi dapat mempengaruhi masyarakat Tanjungpinang dan Kepri. Sehingga, kedepan bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan pemilihan," ujarnya. 

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemko dan KPU kota Tanjungpinang atas dukungan dan kolaborasinya sehingga pelaksanaan DP3 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 

"Semoga kedepan kami dapat melaksanakan secara simultan," ucapnya. 

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menuturkan dengan ditetapkan kelurahan Tanjungpinang Timur dalam program DP3 KPU RI ini, diharapkan menjadi titik awal untuk bersama-sama memberikan dan memfasilitasi melalui kader-kader kita agar dapat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. 

"Tentu, ini bisa menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya di wilayah kota Tanjungpinang terkait kepedulian pemilu dan pemilihan," ucapnya. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA