Kawasan Kantor Disdukcapil Bakal Disiapkan Untuk Relokasi Pedagang Pasar TanjungpinangBERITA LAINNYA
Kawasan Kantor Disdukcapil Bakal Disiapkan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang kembali mematangkan persiapan relokasi pedagang pasar baru I dan II seiring akan dilakukan revitalisasi pasar kota Tanjungpinang yang rencana pembangunannya menggunakan APBN perubahan tahun ini.

Rencana relokasi pedagang terus disiapkan dan dibahas dalam rapat koordinasi revitalisasi pasar, di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, lantai 3, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Senin (9/5/2022) kemarin.

Dalam rapat tersebut, pemko menunjuk lokasi pengganti sementara untuk jualan pedagang pasar di kawasan kilometer 7 Kijang Lama, tepatnya di belakang kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang memimpin rapat tersebut mengatakan, lokasi pasar sementara untuk pedagang pasar Tanjungpinang berada di kilometer 7, tepatnya di belakang kantor disdukcapil.

Menurutnya, kawasan ini masih memiliki lahan seluas lebih kurang 1,2 hektar sehingga bisa dimanfaatkan untuk menampung lebih kurang 671 pedagang. Selain itu, lokasi ini juga tidak jauh dari laut dan ada kios-kios terlantar yang bisa di manfaatkan, tinggal dibenahi saja agar lebih representatif.

"Saya minta PUPR segera turun ke lapangan, supaya rencana pembangunan pasar sementara bisa dimulai," ucapnya.

Agar relokasi pasar ini berjalan lancar dan kondusif, Rahma meminta OPD terkait lebih optimal melaksanakan tugasnya masing-masing, baik itu persiapan relokasi pedagang, pembangunan pasar sementara, hingga detail engineering design (DED) untuk revitalisasi pasar Tanjungpinang.

Langkah selanjutnya, kita duduk bersama FKPD untuk membantu pengamanan di lapangan.

"Konsentrasi sesuai tugasnya masing-masing. Lakukan segala persiapan, kita gesa dari sekarang, karena yang ditunggu kementerian itu relokasi pedagang dan DED nya," pinta Rahma.

Dalam rapat tersebut dibahas juga pembentukan tim pelaksana revitalisasi pasar yang nantinya masing-masing OPD bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Rapat turut diikuti, Pj. Sekda Tanjungpinang, staf ahli, kepala Bappelitbang, kepada Dinas PUPR, Plt. kepala Dinas Perkim, kepala Disdagin, Kasatpol PP, kepala DLH, Plt. Inspektur Daerah, BPKAD, BUMD, Dishub, kabag Perekonomian dan SDM, serta sejumlah pejabat OPD terkait. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA