Jumat Berkah, Rahma bersama Baznas Bantu Masyarakat Kurang MampuBERITA LAINNYA
Jumat Berkah, Rahma bersama Baznas Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Kota Tanjungpinang - Komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Baznas untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Jumat Berkah, kali ini Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, seluruh kepala OPD, dan Baznas Kota Tanjungpinang menyerahkan bantuan bahan makanan untuk Kelurahan Kamboja, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan Kelurahan Air Raja, Jumat (10/9/2021).

Sebanyak 628 paket bantuan berupa bahan makanan di distribusikan di Kelurahan Kamboja sebanyak 216 paket, dilanjutkan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebanyak 262 paket, dan terakhir di wilayah Kelurahan Air Raja sebanyak 150 paket. Bantuan di peruntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang masuk dalam salah satu 8 asnaf yang telah ditentukan.

Rahma menyampaikan kepada penerima bahwa bantuan bersumber dari zakat, infaq, sedekah dari pegawai Pemko Tanjungpinang untuk membantu masyarakat. “Bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penerima. Semoga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”, ucap Rahma.

Rahma bersyukur karena ASN Pemko Kota Tanjungpinang peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama disaat pandemi saat ini untuk meringankan beban masyarakat. “Semoga dengan kebersamaan ini membuat kita semua semangat melewati pendemi masa masa sulit seperti sekarang”, tambahnya.

Ia juga mengingatkan kepada semua agar senantiasa bersyukur. "Alhamdulillah, mari kita selipkan rasa syukur kita kepada Allah atas segenap rezeki yang diberikan terutama nikmat kesehatan yang saat ini masih dirasakan oleh kita," tutupnya. (Prokopim)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA