Jam Belajar dan Kapasitas Kelas DitambahBERITA LAINNYA
Jam Belajar dan Kapasitas Kelas Ditambah

Kota Tanjungpinang -Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang menambah jam belajar dan kapasitas siswa di kelas pembelajaran tatap muka (PTM). 

Mulai Senin (18/10) kemarin, untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan Sekolah Dasar (SD) yang sebelumnya lamanya belajar dalam satu hari hanya 1 jam bertambah menjadi 2 jam, sedangkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelumnya 2 jam menjadi 3 jam. 

"Agar durasi siswa belajar di sekolah lebih lama dan materi yang diterima siswa lebih banyak," kata Sekretaris Disdik Kota Tanjungpinang, Saparilis, Kamis (21/10/2021). 

Sedangkan untuk kapasitas kelas, kata Saparilis, yang sebelumnya hanya 30% setiap sesi sekarang menjadi 50%, sehingga PTM yang semula ada 3 sesi dalam satu hari sekarang hanya 2 sesi. Jika dalam satu kelas ada 30 siswa awalnya diisi 10 murid setiap sesi sekarang jadi 15 orang. 

"Sekarang satu hari 2 sesi saja, ini juga memberi kemudahan untuk para guru yang mengajar," ucap dia. 

Penambahan jam belajar dan kapasitas itu berdasarkan hasil evaluasi semua pihak seperti tim satgas covid-19, dinas kesehatan, pengawas dan hasil rapat bersama akhirnya dilakukan perubahan pada PTM. 

Untuk kedepannya jika kondisi semakin membaik tidak tertutup kemungkinan akan kembali ditambah. 

"Misalnya kapasitas kita tambah jadi 70% bisa saja dengan catatan kondisi semakin membaik," sebutnya. 

Setelah dilakukan penambahan jadwal dan kapasitas itu, Saparilis berujar akan kembali dilakukan evaluasi setelah dijalankan beberapa waktu untuk dinilai dan diambil keputusan baru. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA