Jadi Narasumber Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, Wako Rahma : Penting Untuk Menjaga Nilai Budaya NasionalBERITA LAINNYA
Jadi Narasumber Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, Wako Rahma : Penting Untuk Menjaga Nilai Budaya Nasional

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menjadi narasumber dalam rangka kolaborasi sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang digelar Lembaga Sensor Film (LSF) RI di gedung aula Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Pramuka, Tanjungpinang, Kepri, Rabu (22/6/2022).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyambut baik dan mengapresiasi atas kolaborasi yang diinisiasi LSF bekerja sama dengan BPNB Kepri untuk peningkatan kualitas literasi tontonan dan perfilman yang sejalan dengan visi pemajuan kebudayaan di Kepri. 

"Ini penting sebagai jalan untuk menjaga nilai-nilai budaya nasional dan melindungi anak-anak dari dampak negatif film," ucapnya. 

Rahma menilai, melalui sosialisasi ini membuka peluang lebih besar bagi pelaku seni pembuat film-film pendek dengan menampilkan budaya asli daerah dan ciri khas Tanjungpinang yang mungkin bisa di siarkan secara edukasi lewat film-film pendek. 

"Kehadiran LSF yang dikolaborasikan dengan BPNB bagi saya sangat luar biasa. Saya suport, bahkan nanti dengan ada laluan seperti ini, saya yakin banyak peluang besar bagi yang cinta film pendek untuk tontonan yang edukasi, pendidikan anak usia dini, budaya, dan lainnya," ujarnya. 

Karena, dirinya merasakan sendiri mereka (pelaku perfilman) itu antusiasnya tinggi. Hanya saja kendalanya jarak antara Jakarta dan Tanjungpinang cukup jauh, tentu mereka juga ingin melalui sensor film, tapi butuh biaya dan waktu, faktor inilah yang menghambat mereka selama ini. 

"Saya titip kepada jajaran LSF dan BPNB, ayo, inilah kesempatannya. Sekali lagi saya suport. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk mengangkat nilai-nilai budaya Tanjungpinang lewat film-film pendek yang memenuhi syarat dan ketentuan adanya sensor perfilman," harapnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film RI, Ervan Ismail mengajak semua pemangku kepentingan berkolaborasi, karena memang LSF itu hadir sebagai salah satu perwujudan perlindungan negara terhadap dampak negatif dari perfilman itu sendiri. 

Pihaknya juga mengajak semua elemen masyarakat, terutama kota Tanjungpinang untuk bersama-sama menggelorakan kembali semangat yang disebut sebagai budaya sensor mandiri. 

"Hal ini penting, karena memang sekarang ini yang namanya film yang tayang itu tidak bisa lagi dibatasi oleh tempat dan waktu," ucapnya. 

Ervan mengatakan, kita tau bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali nilai-nilai budaya yang arif, yang agung, yang mesti kita pelihara dan lestarikan. 

Nilai-nilai lokal tersebut perlu hadir dalam siaran televisi, terutama televisi Tanjungpinang. Oleh karena itu, perlu pengakuan kritis dan kesadaran bersama bahwa tidak semua siaran itu, katakanlah membawa dampak positif, tapi ada juga yang negatif. 

Perlu dilakukan klasifikasi seperti apakah siaran itu cocok untuk anak-anak. Misalnya ada film yang bisa di tonton untuk semua umur, remaja maupun dewasa. Jadi ada klasifikasinya.

"Itulah sebetulnya salah satu cara yang paling baik, supaya anak-anak kita atau generasi muda memiliki filter untuk bisa menyaring mana yang baik dari sebuah tayangan televisi maupun platform digital lainnya," pungkasnya. 

Begitu juga dengan teman-teman sineas atau konten kreator di Tanjungpinang mampu menampilkan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Tanjungpinang, terutama mengangkat budaya melayu yang luar biasa agar tampil di konten media sosial dan bisa juga dalam bentuk film.

"Kita ingat, film itu pengaruhnya luar biasa, karena bisa membawa dampak terhadap pariwisata. Ini yang bisa kita raih pada kesempatan kali ini," ujarnya. 

Mudah-mudahan di Tanjungpinang ini membawa manfaat terhadap program yang berkelanjutan, ditambah adanya suport dari wali kota Tanjungpinang. Kemudian nanti masyarakat juga mampu menyaring atau memilah tayangan yang sesuai dengan klasifikasi usianya," tambah Ervan.

Acara juga diikuti, Kepala BPNB Kepri, Toto Sucipto, Kadis Kominfo Kota Tanjungpinang, Ruli Friady, Ketua KPID Provinsi Kepri, Hengky Mohari, unsur perguruan tinggi, guru, pendidik, mahasiswa, ikatan pelajar, LAM, anggota LSF, dan komunitas film serta seniman. (Dinas Kominfo). 

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA