Hewan Kurban Sehat dan Layak, Diberi LabelBERITA LAINNYA
Hewan Kurban Sehat dan Layak, Diberi Label

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang akan memberi label tanda sehat dan layak untuk hewan kurban yang sudah siap dipotong pada hari raya iduladha. 

Pemberian label tersebut untuk memastikan hewan ternak aman saat dikonsumsi masyarakat sebagai upaya mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan kurban di Tanjungpinang. 

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan untuk memastikan hewan kurban telah melewati prosedur pemeriksaan dan pengawasan, pemko akan mengantungkan indentitas atau lebel bahwa sapi kurban tersebut bebas PMK dan layak. 

"Bila sudah dicantumkan identitas, artinya sapi kurban itu sehat dan layak. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir," ucap Rahma, Jumat (24/6/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri menjelaskan, pihaknya terus memantau lalu lintas hewan ternak dengan melibatkan pedagang dan peternak sapi, camat, serta lurah. Setiap hewan kurban yang masuk kita selalu melakukan disenfeksi dengan penyemprotan. 

"Setiap hewan ternak yang masuk dari luar daerah juga dikarantina dan diobservasi selama 14 hari," ucapnya. 

Khusus hewan kurban, lanjut Yoni, beberapa hari menjelang lebaran iduladha, pihaknya akan memeriksa kembali kesehatan sapi-sapi tersebut sebelum dibawa pembeli ke tempat kurban. 

"Nanti kalau sudah dinyatakan sehat akan diberi label sehat dan layak. Sekarang, masih ada hewan dalam proses pengiriman," ujarnya. 

Sampai saat ini, hewan kurban yang masuk ke Tanjungpinang masih berasal dari dalam Provinsi Kepri yaitu Natuna dan Anambas sebanyak 177 ekor dengan proses pengiriman sebanyak tiga tahap. 

"Akan masuk lagi tambahannya. Dasar masuknya hewan kurban itu harus ada permintaan dari pedagang," ucapnya. 

Pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada petugas, pedagang dan peternak agar betul-betul mewaspadai kalau memang ada yang terinveksi virus PMK, termauk hewan ternak lainnya. 

"Saat ini, Kepri masih zona hijau, meski begitu kita harus tetap waspada," tambah Yoni. (Dinas  Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA