Harga Gas Non Subsidi Naik, Disdagin Pastikan Gas 3 Kg Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tetap AmanBERITA LAINNYA
Harga Gas Non Subsidi Naik, Disdagin Pastikan Gas 3 Kg Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tetap Aman

Diskominfo, Kota Tanjungpinang - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang pastikan tidak ada pengaruh kenaikan harga gas non subsidi kemasan 5.5 dan 12 Kilogram (Kg) terhadap gas subsidi kemasan 3 Kg di Tanjungpinang.

Kenaikan harga gas elpiji non subsidi kemasan 5.5 dan 12 Kg merupakan aturan dari pemerintah pusat, pihaknya tidak bisa menjalankan aturan di luar yang sudah ditetapkan itu.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena peruntukannya bukan untuk masyarakat menengah ke bawah," kata Kepala Disdagin Kota Tanjungpinang, Atmadinata, Kamis (6/1).

Yang terpenting, untuk harga gas elpiji kemasan 3 Kg tidak mengalami kenaikan, saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) masih Rp 18 ribu per tabung. Bahkan pemerintah sudah menjamin tidak akan ada kenaikan harga untuk gas subsidi tersebut.

"Yang naik saat ini hanya gas non subsidi saja, itu aturan pemerintah kita hanya menjalankan," ujar Atmadinata.

Masyarakat kalangan menengah ke atas yang biasa menggunakan gas non subsidi, Atmadinata mengatakan juga tidak bisa beralih ke gas subsidi, karena saat ini di Tanjungpinang sudah menggunakan kartu kendali gas 3 Kg, sehingga masyarakat penerima program itu  sudah terdaftar di log book.

"Tidak bisa, orang diluar peruntukannya tidak bisa menerima, pangkalan tidak akan memberikan," ucapnya.

Masyarakat kalangan menengah ke atas seharusnya juga malu jika menggunakan gas subsidi yang sudah jelas sasarannya yaitu masyarakat kurang mampu.

"Selama ini sejak kartu kendali diimplementasikan di Tanjungpinang tidak ada lagi terdengar persoalan kelangkaan gas 3 Kg, semoga ke depannya semakin bagus," imbuhnya. (PIR/Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA