Halalbihalal Momen Menjaga dan Menjalin SilaturahimBERITA LAINNYA
Halalbihalal Momen Menjaga dan Menjalin Silaturahim

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tengku Dahlan menghadiri halalbihalal yang digelar Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, di Jalan Agus Salim, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (25/5/2022). 

Halalbihalal yang mengambil tema dengan halalbihalal Idulfitri 1443 Hijriah kita tingkatkan ukhuwah islamiyah dan silaturahmi, turut dihadiri pengurus LAM Kepri dan Ketua LAM tingkat kabupaten/kota se- Kepri. 

Hadir juga Asisten Administrasi Umum, Yuswandi, Pangkogabwilhan 1, Lantamal IV Tanjungpinang dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. 

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tengku Dahlan mengatakan halalbihalal setelah hari raya idulfitri ini adalah momentum untuk kita saling bersilaturahim sekaligus bermaaf-maafan. 

"Silaturahim harus kita jaga, karena ini salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahim dapat kita lakukan kapan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen hari raya Idulfitri," ucapnya. 

Ketua LAM Tanjungpinang Abdul Razak mengatakan, tujuan dari diadakannya halalbihalal saat ini adalah sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahim antar sesama. 

"Pada hari ini kita melaksanakan sebuah halalbihalal dengan tujuan utama yaitu mempererat silaturahmi. Halalbihalal ini memang tidak ada kita ketemukan baik di Alquran maupun di hadis, tapi ini adalah suatu kebiasaan yang baik yang diajarkan oleh umat Islam bahwa kita selalu meningkatkan dan mempererat silaturahmi sangat dianjurkan," kata Abdul Razak 

Menurutnya, Halalbihalal juga menjadi momen untuk saling memaafkan, mungkin dalam waktu setahun belakangan ini terdapat kesalahan dan perbuatan yang menyinggung perasaan sesama. 

"Karena kita tahu dalam menjalani tugas selama ini mungkin terdapat hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan hati, sehingga sekarang ini saat halalbihalal kita pulih kembali," ucapnya. 

Sementara itu, Asisten III Pemprov Kepri Mariyani Ekowati mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kepada pengurus yang telah menggelar halal bihalal tersebut. 

"Melalui acara ini semoga LAM dapat terus menjaga silaturahim, kesatuan dan persatuan sehingga provinsi Kepri terus berjaya menjalani tugas dan fungsi serta melestarikan, menanamkan internalisasi nilai-nilai norma dan adat Melayu, baik di lingkungan pendidikan maupun di publik," ujarnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo

  • Terbit: Rabu, 25 Mei 2022
  • Kategori:Umum
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA