Gelar Sosialisasi Perwako, Pemko Tanjungpinang Optimalkan Penerimaan Pajak ReklameBERITA LAINNYA
Gelar Sosialisasi Perwako, Pemko Tanjungpinang Optimalkan Penerimaan Pajak Reklame

Kota Tanjungpinang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang menggelar sosialiasi Peraturan Wali Kota Nomor 70 tahun 2021, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kamis (14/10/2021).

Perwako terkait Penyelenggaraan Perizinan dan Tata Cara Izin Reklame di Kota Tanjungpinang ini, diikuti Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD terkait dan pejabat eselon 3 terkait, Camat, dan 30 orang pelaku usaha reklame. 

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Samsudi mengatakan penyelenggaraan dan izin reklame perlu memiliki regulasi. Peraturan punya peran penting sebagai acuan untuk memastikan reklame yang terpasang di persimpangan-persimpangan utama di kota Tanjungpinang lebih tertata.

"Selama ini, penyelenggaraan reklame menjadi perhatian banyak pihak di kota Tanjungpinang. Karenanya, kita perlu membuat peraturan tentang penyelenggaraan dan izin reklame," kata Samsudi.

Menurutnya, penggunaan reklame sebagai media informasi publik, baik untuk komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, keselamatan, kemanfaatan, dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota. 

Sehingga, terciptanya keamanan dan keselarasan dengan lingkungan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penyelenggaraan dan izin reklame itu. 

"Dengan adanya perwako ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di kota Tanjungpinang. Sehingga sumber PAD dari pajak reklame bisa dioptimalkan," ucapnya. 

Samsudi berpesan kepada para peserta untuk benar-benar menyimak apa yang disampaikan tenaga ahli, supaya perwako yang akan diterbitkan ini dapat dipahami bersama. 

"Jangan sungkan untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami. Perwako ini penting guna menata dan membangun kota Tanjungpinang menjadi lebih baik," harapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA