Gelar Rakor Verifikasi dan Validasi DTKS, Kelurahan Diminta Lakukan Pengawasan BERITA LAINNYA
Gelar Rakor Verifikasi dan Validasi DTKS, Kelurahan Diminta Lakukan Pengawasan

Kota Tanjungpinang - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang bersama kecamatan dan kelurahan se kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di aula kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (22/9/2022).

Rakor yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, diikuti perwakilan kecamatan dan kelurahan se- kota Tanjungpinang.

Fatah mengatakan tujuan dilaksanakan rakor ini dalam rangka memberikan pemahaman terkait ketepatan dan kejelasan data DTKS 2022 yang selama ini menjadi sumber data untuk menjadi rujukan pemberian bantuan sosial, sehingga tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi agar mudah dipantau dan dievaluasi.

"Pengawasan yang dilakukan dapat melalui pihak kelurahan dan disampaikan lewat grup WhatsApp, lalu direkap segala permasalahan yang ada untuk dapat dicarikan solusinya," ujarnya.

Karena, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu dapat terjadi, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri bagi pengambil kebijakan.

"Untuk itu, perlu adanya keterlibatan kelurahan dalam membantu verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, supaya lebih tepat dan valid," tambah Fatah. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA