DPMPTSP Lakukan Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Perizinan dan Non PerizinanBERITA LAINNYA
DPMPTSP Lakukan Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Kota Tanjungpinang - Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang melakukan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (22/9/2022).

Hal ini, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik.

Karena itu, DPMPTSP Kota Tanjungpinang merubah proses perizinan dari secara manual ke elektronik.

Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Bambang Hartanto menyampaikan bahwa sesuai aturan yang diterbitkan, maka pelayanan perizinan di DPMPTSP berubah dari pelayanan manual ke elektronik. Tentu, ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam kepengurusan perizinan.

"Pemko harus membuat peraturan daerah untuk mendukung peraturan tersebut agat dapat menguatkan tentang perizinan, dalam hal ini yang ada di DPMPTSP kota Tanjungpinang," ujarnya.

Bambang menambahkan uji publik ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui struktur dalam ranperda ini, yang sekarang semua perizinan menggunakan elektronik. Selain itu, untuk mewujudkan salah satu kota berbasis teknologi sehingga terwujudnya e-government di era digital saat ini.

"Menyikapi perkembangan teknologi di kota kita dan kemajuan e-government merupakan sistem dan proses pengelolaan yang lebih efisien, transparan, serta akuntabel," tuturnya.

Untuk mendukung kesempurnaan peraturan daerah sesuai ketentuan perlu dilakukan uji publik, dengan harapan ada masukan pro aktif dari para peserta sehingga ranperda ini sesuai dengan apa yang diharapkan," tambahnya.

Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri menuturkan uji publik ranperda ini diikuti peserta sebanyak 40 orang dari akademisi, pengusaha, serta OPD di lingkungan pemko Tanjungpinang.

"Mudah-mudahan banyak masukan dan saran dari peserta, sehingga dapat disepakati dan dilanjutkan menjadi perda," harapnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA