DP3APM Gelar Lomba Kelurahan Terbaik 2022 Tingkat Kota TanjungpinangBERITA LAINNYA
DP3APM Gelar Lomba Kelurahan Terbaik 2022 Tingkat Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang menggelar lomba Kelurahan terbaik tingkat kota Tanjungpinang tahun 2022. 

Sebelumnya, Rabu (18/5), kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Kelurahan Batu IX yang merupakan pemenang lomba Kelurahan di tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Tiga kelurahan lainnya yang juga akan dinilai adalah Kelurahan Tanjung Unggat (pemenang tingkat Kecamatan Bukit Bestari), Kelurahan Tanjungpinang Barat (pemenang tingkat Kecamatan Tanjungpinang Barat) dan Kelurahan Tanjungpinang Kota (pemenang tingkat Kecamatan Tanjungpinang Kota).

"Saat ini sedang penilaian untuk menentukan pemenang tingkat kota, bersaing dengan tiga kelurahan pemenang dari kecamatan kecamatan lainnya," kata Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Kamis (19/5/2022).

Ia mengatakan, perlombaan ini setiap tahun dilaksanakan. Tahun lalu pemenangnya yaitu Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari. 

Pemenang lomba kelurahan tingkat kota nantinya akan mewakili Tanjungpinang dalam lomba kelurahan tingkat provinsi yang diagendakan akan digelar pada bulan Juni mendatang.  

"Kamis (19/5) pagi, rencana penilaian dilaksanakan di kelurahan Tanjungpinang Kota, siangnya di kelurahan Tanjungpinang Barat," ucap Rustam. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim juri sebanyak tujuh orang dari berbagai elemen yaitu akademisi, OPD dan PKK. Bertindak sebagai Ketua Tim Juri adalah Ibu DR Syamilatul Kharirah dari TP PKK Kota, dengan anggota Efendi (Bappelitbang), Fendi Saputra, SKM (Dinkes PP, dan KB), Hendrawan Herninanto, SSTP (Bagian Pemerintahan Setdako), Satriadi, SE, M.Si (STIE), Rozi SE dan Hafiz, SSTP (DP3APM).

Penilaian lomba kelurahan terbaik meliputi berbagai aspek yang terbagi dalam bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Di bidang kewilayahan akan dilihat peta batas dan administrasi, peta resiko/rawan bencana, inovasi kelurahan, produk unggulan, investasi dan upaya tanggap bencana.

Di bidang kemasyarakatan akan dilihat aktifitas  gotong royong, kelembagaan masyarakat, aktifitas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, aktifitas posyandu, kesehatan masyarakat, air bersih, keamanan dan ketertiban, pendidikan, pengangguran, penduduk miskin dan ekonomi kelurahan.

Selain itu di bidang pemerintahan akan dilihat organisasi dan pemerintahan,  administrasi, regulasi, kinerja, aset, sarana prasarana, pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat

"Kelurahan terbaik diharapkan adalah kelurahan yang terus berkembang, bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya serta memiliki kreatifitas dan inovasi perbaikan dari waktu ke waktu," ucapnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA