Dorong Investasi dan Transformasi Ekonomi, Pemko Terapkan Penyederhanaan Perizinan Berusaha BERITA LAINNYA
Dorong Investasi dan Transformasi Ekonomi, Pemko Terapkan Penyederhanaan Perizinan Berusaha

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang Rahma membuka kegiatan sosialisasi implementasi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang digelar di hotel Nite And Day Tanjungpinang, Kepri, Senin (20/6/2022).

Sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang diikuti asosiasi atau perhimpunan yang bergerak di bidang usaha mikro kecil, menengah dan besar, pelaku usaha, dan perangkat daerah teknis.

Wali Kota Rahma dalam sambutannya mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak perubahan regulasi birokrasi, baik tata kelola pemerintahan itu sendiri maupun regulasi di sektor dunia usaha.

Salah satunya dengan memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan cara penyederhanaan perizinan berusaha. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendukung dunia usaha tetap kondusif. 

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung oleh seluruh lembaga atau juga pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, mengatasi regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral. 

"Sehingga dapat diterapkan melalui penerapan regulasi, agar dunia usaha dan bisnis di kota Tanjungpinang dapat berkembang dengan pesat," ujarnya.

Pemko Tanjungpinang, lanjut Rahma, memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan dunia usaha di wilayah setempat, terutama dalam memberikan pelayanan perizinan dan investasi. 

Pihaknya sedang merenovasi gedung mall pelayanan publik (MPP) yang berlokasi di lantai dasar kantor DPMPTSP yang akan dioperasi mulai Agustus 2022 mendatang. 

Ia menyampaikan, saat ini sudah ada 28 instansi yang telah bergabung dengan mall pelayanan publik, baik instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun BUMN dan perbankan. 

"Kami berharap agar pelaku usaha ataupun stakeholder yang terkait dengan dunia usaha agar dapat memahami regulasi pemerintah yang terbaru di sektor dunia usaha, serta familiar dengan aturan-aturan terbaru,” ucapnya.

Rahma berharap seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius dan semangat sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal dalam memajukan bisnis yang ditekuni. (Dinas Kominfo). 

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA