Disnaker Tanjungpinang Catat 700 Orang Telah Mendaftar Kartu Prakerja BERITA LAINNYA
Disnaker Tanjungpinang Catat 700 Orang Telah Mendaftar Kartu Prakerja 

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Hamalis mengatakan, hingga saat ini pihaknya mencatat telah ada sebanyak 700 orang warga yang mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja.

“Yang telah kita himpun ada 700 orang, dan ini diprediksi semakin meningkat,” kata Hamalis, Sabtu (11/4/2020)

Dikatakan Hamalis, untuk sosialisasi terkait pendaftaran peserta Kartu Prakerja, khususnya kepada warga yang terdampak COVID-19 telah dilakukan dengan memasang spanduk dibeberapa titik di Kota Tanjungpinang. Selain itu broadcase di aplikasi Whastapp serta media sosial pun telah banyak disebarkan.

Akan tetapi, kata dia, pendaftarannya saat ini hanya sebatas untuk merekap data saja. Pasalnya menurut dia ketentuan peruntukan Kartu Prakerja ini dinilai masih akan berubah dikarenakan wabah Pandemi COVID-19 yang semakin tinggi peningkatan korbannya sekarang ini.

“Tentang Kartu Prakerja sebenarnya program itu sudah sejak dari awal terencana dan dianggarkan di APBN, sudah ada," ungkapnya.

Namun sasarannya, lanjut Hamalis, sudah berbeda setelah ada corona. Jadi mungkin Kemenaker sedang mengubah suai tujuan sandarannya sesuai dengan situasi sekarang. Sedangkan juknis pelaksanaannya belum jelas.

"Peran pemko hanya sebatas menghimpun data calon penerima. Yang sudah kita kirimkan ke pusat, 700 orang itu tadi,” terang Hamalis.

Ia menuturkan untuk pendaftaran secara online masih terbuka bagi siapa saja yang terdampak atau memang belum bekerja. Hanya saja diminta warga untuk bersabar dalam penyelenggaraannya.

“Yang jelas kalau sudah tetap kita umumkan dengan segera,” pungkas Hamalis. (Tri/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA