Dinsos Tanjungpinang Bersama Sentra Abiseka Pekanbaru Serahkan Bantuan Atensi Untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas BERITA LAINNYA
Dinsos Tanjungpinang Bersama Sentra Abiseka Pekanbaru Serahkan Bantuan Atensi Untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas

Kota Tanjungpinang - Dinas Sosial Kota Tanjungpinang mendampingi Sentra Abiseka Pekanbaru dalam menyerahkan bantuan paket sembako, paket nutrisi, dan alat bantu bagi masyarakat lansia dan penyandang disabilitas, di aula Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (18/5/2022).

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah bersedia berkunjung ke Tanjungpinang dan memberikan sekaligus menyerahkan bantuan bagi KPM PKH dan penyandang disabilitas.

"Seharusnya penyerahan bantuan ini bersamaan dengan kunjungan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 di Gedung Daerah. Karena, sesuatu hal kunjungan Presiden  dibatalkan, maka penyerahan bantuan ini dipusatkan di kompleks Dinas Sosial," ucapnya. 

Pada kesempatan ini, Fatah menyampaikan permohonan maaf kepada KPM PKH atas ketidakhadiran Presiden dalam kegiatan tersebut. Masyarakat diharapkan memahami kesibukan Presiden. 

"Semoga di waktu mendatang, Presiden dan Mensos dapat hadir bersama kita," ujarnya. 

Meski begitu, para penerima patut bersyukur, karena bantuan yang diberikan ini diserahkan Kepala Sentra Abiseka. 

"Bantuan ini sebagai topangan bagi bapak dan ibu dalam membantu menghadapi situasi saat ini. Semoga dapat meringankan beban ekonomi keluarga," ucap Fatah. 

Ia mengatakan ada bantuan yang belum dapat diserahkan seperti bantuan modal kewirausahaan dan alat transportasi atau motor roda 3 kepada penerima. Hal ini, karena pihaknya masih menunggu petunjuk dan arahan dari Kemensos.

"Kami mohon bapak dan ibu selaku penerima dapat bersabar, karena ada prosedur dan ketentuan yang harus diikuti. Kami berharap KPM PKH tetap semangat agar dapat hidup secara mandiri dalam menjalani kehidupan ini," ucapnya. 

Dalam arahannya, Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru, Agus Hasyim menyampaikan terima kasih atas kelancaran dan fasilitasi yang diberikan Dinsos, sehingga pelaksanaan penyerahan atensi dapat berjalan dengan baik.

Ia menjelaskan, Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu UPT/unit dari Kemensos RI yang melayani 13 kabupaten, kota di Provinsi Riau dan Kepri. Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah yang dilayani.

"Sentra Abiseka melayani multi layanan terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, termasuk bantuan kebencanaan yang terjadi," terang Agus.

Kali ini, penyerahan atensi yang diberikan berupa alat bantu disabilitas/tongkat sensor, paket sembako dan nutrisi sebanyak 200 paket, dengan nilai keseluruhannya sekitar Rp700 ribu per paket, terdiri dari beras, susu, gula, telur dan makanan lainnya. 

Calon penerima bantuan sesuai dengan usulan dari pekerja sosial dan telah di verifikasi oleh tim dinsos dan tim abiseka agar sesuai dengan ketentuan penerima. 

"Bagi calon penerima bantuan agar dapat melengkapi syarat berupa foto copy KTP dan KK. Sebab, bantuan ini ada pertanggungjawaban secara administrasi," pinta Agus. 

Mudah-mudahan, dengan penyerahan bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga KPM PKH yang ada di kota Tanjungpinang," tambah dia. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA