Dinas Kominfo dan BPS Tanjungpinang Berikan Pembinaan Statistik Bagi Operator Data OPDBERITA LAINNYA
Dinas Kominfo dan BPS Tanjungpinang Berikan Pembinaan Statistik Bagi Operator Data OPD

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Ruli Friady, resmi membuka kegiatan Pembinaan Statistik Triwulan II.

Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh petugas operator data atau produsen data pada setiap OPD di lingkup pemko Tanjungpinang, Selasa (8/6/2021).

Kepala Dinas Kominfo, Ruli Friady mengatakan dinas kominfo sebagai wali data sesuai tugas dan fungsinya adalah statistik sektoral yang pelaksanaanya memerlukan kerja sama dengan BPS Tanjungpinang selau pembina data statistik. 

Kegiatan pembina data statistik ini, kelanjutan dari pelaksanaan sebelumnya yang dilaksanakan pada 12 April lalu di kantor bappelitbang. 

"Dinas kominfo bersama BPS terus menjalin komunikasi yang baik dalam meningkatkan kerja sama, utamanya program kestatistikan sektoral yang harus terus ditingkatkan," ucap Ruli. 

Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom menyampaikan bahwa kegiatan ini tujuannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan atas pembuatan metadata statistik sektoral yang dibangun oleh setiap operator data di masing-masing OPD. 

"Harapannya, operator data mengetahui dan memahami konsep serta rumus dalam membangun metadata statistik sektoral di lingkungan OPD nya," ucapnya. 

Dalam acara ini, dilakukan juga diskusi interaktif antara narasumber berkompeten dari BPS dengan operator data. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA