Difasilitasi Kejari, Pemkab Bintan Akan Serahkan Aset ke Pemko Tanjungpinang BERITA LAINNYA
Difasilitasi Kejari, Pemkab Bintan Akan Serahkan Aset ke Pemko Tanjungpinang

Kominfo, Kota Tanjungpinang – Berkat pendampingan Kejaksaan Negeri  Tanjungpinang, aset Pemko Tanjungpinang yang masih dikuasai Pemerintah Kabupaten Bintan sejak  20 tahun akhirnya akan diserahkan.

“Alhamdulillah, tadi saya bersama Kepala Kejaksaan Negeri, Joko Yuhono, telah menandatangani piagam kesepakatan terkait permasalahan aset yang selama 20 tahun ini dalam penguasaan pemkab Bintan. Selanjutnya, kita ikuti tahapan dan prosedurnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa diserahkan ke pemko,” ucap Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (1/4/2021).

Rahma mengatakan, terkait aset yang akan diserahkan nanti, ada 16 kantor diantaranya, kantor bintan expo, kantor bupati kepri, kantor bappeda bintan, disdukcapil, kesbangpol, eks gudang farmasi kepri, kantor disnaker, dispora, dishub, eks pariwisata, lahan samping bapeda, lapangan golf, rumah dinas eks kantor depsos, rumah persinggahan departemen dinsos kepri, gudang farmasi, gedung akper, dan gudang farmasi.

“Lalu, ada kios hingga ruko yang saat ini masih dikelola BUMD Bintan. Aset tersebut berupa 87 unit kios, 67 unit ruko, 1 unit toko emas, 6 tempat tinggal, 3 hotel, 1 bidang tanah, 1 unit kolam renang dan 1 unit rumah karyawan,” sebut Rahma.

Di tempat berbeda, Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono mengatakan penandatangan piagam kesepakatan antara pemerintah kota Tanjungpinang ini tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata negara dalam masalah pemulihan aset negara, yaitu aset pemko Tanjungpinang yang masih dikuasai pemkab Bintan sejak  20 tahun yang belum terselesaikan.

"Alhamdulillah, dari hasil kesepakatan bersama antara pemko Tanjungpinang dan pemkab Bintan yang sudah seperti saudara ini akan menyelesaikan masalah aset daerah, pihak pemkab Bintan akan menyerahkan aset pemko Tanjungpinang yang di mulai dari administrasinya dulu,” ucap Joko. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA