Dari BKN RI, Wako Rahma Terima Penghargaan Peringkat Pertama Nasional Kategori Pemanfaatan CATBERITA LAINNYA
Dari BKN RI, Wako Rahma Terima Penghargaan Peringkat Pertama Nasional Kategori Pemanfaatan CAT

Kota Tanjungpinang - Pemko Tanjungpinang mendapat peringkat pertama nasional anugerah BKN award 2022 untuk Pemerintahan Kota tipe sedang di Indonesia.

Penghargaan atas capaian kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT) tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama BKN RI, Imas Sukmariah kepada Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (4/8/2022).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan peringkat pertama se-Indonesia dari BKN RI ini. 

Menurutnya, penghargaan ini merupakan prestasi untuk pemko Tanjungpinang sebagai pemacu semangat kepala pimpinan OPD dan seluruh ASN untuk lebih meningkatkan kedisiplinan.

"Terutama kita saat ini sudah mulai menggunakan aplikasi SIAP sebagai salah satu langkah peningkatan disiplin dan menciptakan ASN yang berkahklak," ucapnya.

Ia menambahkan, selaku orang nomor satu di Pemko Tanjungpinang, ia mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh ASN yang ada di pemko Tanjungpinang, karena terbukti dedikasi yang luar biasa.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama BKN RI, Imas Sukmariah mengatakan, berhasilnya Kota Tanjungpinang meraih peringkat pertama pemerintahan kota pada tipe sedang se-Indonesia, karena proses pemanfaatan teknologi informasi (TI) CAT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga, kata dia, pemko Tanjungpinang patut diberikan penghargaan peringkat pertama se- Indonesia pada tipe sedang.

"Semoga menjadi motivasi untuk daerah lainnya," tutupnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA