Cegah Masuknya PMK, Tanjungpinang Tidak Terima Pasokan Sapi dari Luar Provinsi Kepri BERITA LAINNYA
Cegah Masuknya PMK, Tanjungpinang Tidak Terima Pasokan Sapi dari Luar Provinsi Kepri

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (satgas) Kota Tanjungpinang terkait penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (22/6/2022).

Penyakit pada hewan ternak tersebut telah menyebar di 19 provinsi, 208 kabupaten dan kota telah tertular. Meski provinsi Kepri masih berstatus bebas, kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus pemko Tanjungpinang. 

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang memimpin rakor tersebut menekankan untuk mengantisipasi wabah PMK ini, perlu ada kesepakatan bersama untuk tidak menerima pasokan sapi dari luar provinsi Kepri. Hal ini, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengkonsumsi daging sapi. 

"Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dulu pasokan sapi dari luar provinsi Kepri. Kita perlu waspada, apalagi mendekati hari raya iduladha. Ini perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa sapi yang masuk ke Tanjungpinang adalah hasil peliharaan peternak di wilayah Kepri," ucapnya. 

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri menyebutkan ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 918 ekor, 650 telah terjual dan 268 belum terjual. 

Perkiraan kebutuhan hewan ternak untuk kurban jika memperhatikan jumlah Masjid yang ada di kota Tanjungpinang sebanyak 180 Masjid dengan perkiraan jumlah pemotongan 5 ekor per masjid, maka jumlah hewan kurban dibutuhkan sebanyak 900 ekor sapi.

"Dan Musholla yang ada sebanyak 132 diperkirakan membutuhkan 100 ekor sapi. Jadi asumsi kebutuhan sapi kurban diperkirakan 850 s.d 1.000 ekor. Di tambah kita juga ada 27 ekor sapi yang akan di lelang, 8 ekor untuk kurban, sisanya bisa digunakn untuk sapi potong," ucapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kepri, Drh. Berry mengapresiasi pemko Tanjungpinang yang secara cepat dan aktif membentuk satgas PMK di Tanjungpinang, meskipun belum ada hewan ternak yang tertular.

"Mudah-mudahan adanya tim satgas ini semakin memperkuat komunikasi antar sektoral," ucapnya. 

Terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, pihaknya siap membantu, apabila dinas membutuhkan tambahan dokter hewan. 

"Intinya kami memberi dukungan pemeriksaan hewan kurban sebelum di potong. PDHI di daerah senantiasa mengawal agar daerah aman. PMK ini tidak ada obatnya, jalan satu-satunya vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan," ujarnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa PMK ini tidak menular ke manusia, melainkan hanya kepada hewan yang rentan seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan satwa liar lainnya seperti rusa. 

"Kalau untuk daging yang diperlakukan lewat pemasakan virusnya bisa mati, cuma kita perlu antisipasi penularan terhadap hewan ternak yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi pada hewan ternak," pungkasnya. 

Dalam rapat tersebut, untuk mencegah masuknya PMK ke daerah, tim satgas sepakat bahwa sementara ini kota Tanjungpinang tidak menerima pasokan hewan ternak dari luar provinsi Kepri. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA