Cegah dan Deteksi Dini Konflik di Tanjungpinang, Kesbangpol Rancang Perwako Pedoman FKDM BERITA LAINNYA
Cegah dan Deteksi Dini Konflik di Tanjungpinang, Kesbangpol Rancang Perwako Pedoman FKDM

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah kota Tanjungpinang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Tanjungpinang menyusun rancangan peraturan wali kota (ranperwako) pedoman forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

Peran FKDM ini untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

Kepala Kesbangpol kota Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah mengharapkan dengan perwako pedoman FKDM kota Tanjungpinang ini, dapat memperkuat organisasi FKDM untuk ikut mengambil peran dan andil dalam pembangunan di kota tanjungpinang.

Sehingga dapat membangun kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

"Selanjutnya setelah perwako ini ditandatangani akan dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dan stake holder terkait," ucap Fatah, Senin (7/6/2021)

Ranperwako ini merupakan proyek perubahan yang dilaksanakan kepala kesbangpol kota Tanjungpinang dengan judul proper  Integrasi Kearifan Lokal Konvensional dengan Platform Digital sebagai strategi pemberdayaan Forum Mitra Pemeritah Kota Tanjungpinang.

Turut hadir dalam pembahasan ranperwako, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari selaku mentor, dan kepala bagian hukum setdako pemko Tanjungpinang. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA