Camat dan Lurah di Kota Tanjungpinang Tandatangani Komitmen ODFBERITA LAINNYA
Camat dan Lurah di Kota Tanjungpinang Tandatangani Komitmen ODF

Kota Tanjungpinang - Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang menandatangani komitmen untuk Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang air Besar Sembarangan, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (4/8/2022).

Selain itu, penandatanganan juga dilakukan oleh Forum Kota Sehat, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Kepala Puskesmas. 

Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, penandatanganan komitmen ODF ini untuk menjadikan masyarakat bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Diharapkan semua pihak dapat melaksanakan komitmen tersebut dengan serius. 

"Dukung kegiatan stop buang air besar sembarangan ini agar tercipta kota Tanjungpinang yang sehat," ujarnya. 

Rahma mengingatkan kepada camat serta lurah untuk terus mengimbau warganya agar menerapkan pola hidup bersih, dengan memberikan edukasi terkait sanitasi kepada masyarakat. 

"Dengan pola hidup bersih, maka kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan melaksanakan komitmen kota Tanjungpinang bebas dari buang air sembarangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Kota Sehat Surjadi mengatakan, enam kelurahan di Tanjungpinang saat ini sudah siap melaksanakan ODF. 

Keenam kelurahan diantaranya Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompak, Kelurahan Melayu Kota Piring, dan Kelurahan Kampung Bulang.

"Semoga masyarakat Kota Tanjungpinang mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjalankan komitmen ODF ini agar Tanjungpinang menjadi Kota Sehat," pungkasnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA