BPBD Tanjungpinang Imbau Warga Waspada Cuaca Peralihan MusimBERITA LAINNYA
BPBD Tanjungpinang Imbau Warga Waspada Cuaca Peralihan Musim

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Rumah warga di dua kecamatan di Tanjungpinang diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu (17/4/2021) lalu.

Kuatnya angin membuat atap rumah milik bapak David, warga RT. 003/RW.002 kampung Bugis dan Sukirno, warga RT. 002/RW.005 perumahan Sungai Carang, terbang terbawa angin.

Pasca peristiwa tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang memberikan bantuan berupa paket sandang, selimut, dan perlengkapan dapur.

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringkan beban para korban," ucap Kepala BPBD Kota Tanjungpinang, Dedy Syufri Yusja, ketika menyerahkan bantuan kepada korban kejadian angin puting beliung, Minggu (18/4/2021).

Dedi memperkirakan peralihan musim, dari musim hujan ke musim kemarau berpotensi memicu cuaca buruk hingga akhir April 2021. "Perubahan musim itu, sewaktu-waktu akan terjadi hujan di sertai petir," ucap dia.

Untuk itu, Dedi mengimbau masyarakat, terutama yang daerahnya sering terjadi banjir dan warga dengan kondisi rumah yang rawan agar selalu waspada. "Apabila terjadi bencana segera menghubungi BPBD pada nomor 0771-20949," tutup dia. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA