Bersiap Ikut Penilaian Adipura 2022, Wawako Endang Ajak Jajarannya Lakukan Kerja BaktiBERITA LAINNYA
Bersiap Ikut Penilaian Adipura 2022, Wawako Endang Ajak Jajarannya Lakukan Kerja Bakti

Kota Tanjungpinang - Menjelang penilaian Adipura 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang menggelar rapat persiapan, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (21/9/2022).

Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, didampingi Sekretaris Daerah, Zulhidayat, memberikan pengarahan terkait  langkah-langkah yang harus disiapkan untuk menghadapi penilaian Adipura pada 26-28 September mendatang.

"Untuk memberikan hasil optimal dalam penilaian, semua pihak harus bersiap dan secara serentak kita melakukan kerja bakti," ucap Endang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan bicara soal perjalanan adipura di kota Tanjungpinang, di 2015 kita hanya mendapatkan sertifikat adipura.

"Namun, 2016 kita meraih adipura buana, 2017 dan 2018 kota Tanjungpinang mendapatkan Kencana Adipura. Sedangkan 2019 hingga 2020 tidak ada program adipura dari KLHK karena adanya pandemi covid-19," ujarnya.

Riono menjelaskan, konsep adipura 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana hanya ada 3 konsep yaitu, berbasis sistem data, pengurangan sampah menjadi determinan (less TPA), dan klasifikasi kota.

Sementara konsep adipura 2022 adalah berbasis sistem data, pengurangan sampah menjadi determinan (less TPA), klasifikasi kota, indikator proklim masuk dalam penilaian adipura, dan pengembangan pemantauan berbasis teknologi.

Dalam penilaian adipura terdapat bobot lokasi, komponen dan sub komponen capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

Adapun bobot lokasi capaian kinerja terdiri dari 20 lokasi yang di mana masing-masing lokasi memiliki bobot nilai, salah satu bobot penilaian tertinggi adalah TPA, skornya mencapai 11.

Total dari keseluruhan bobot nilai adalah 100 dari 20 lokasi penilaian. Adapun skor penilaiannya adalah 30-45 (sangat jelek), 46-60 (jelek), 61-70 (sedang), 71-80 (baik), 81-90 (sangat baik).

"Kalau ada pembakaran sampah itu sudah dipastikan mendapat penilaian 30 atau sangat jelek," pungkasnya.

Untuk itu, Riono menghimbau seluruh masyarakat kota Tanjungpinang melalui perpanjangan tangan forum RT/RW untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungannya.

"Kami imbau jangan membakar sampah. Karena kalau di lingkungan hidup pembakaran sampah itu hukumnya haram," ujarnya.

Sekeretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menambahkan adipura ini sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kita bersama agar menjalani hidup bersih, bukan hanya semata-mata untuk mengejar piala adipura.

"Jadi ini hanya membimbing dan memotivasi kita agar terbiasa hidup bersih. Adipura ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi daerah sejak dari dulu menjadi konsentrasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten kota seluruh Indonesia," tutur dia.

Dengan banyaknya titik lokasi penilaian, menurut Sekda, harus ditunjuk penanggungjawabnya. Ia mencontohkan di kantor wali kota sebagai salah satu objek penilaian, maka tentu saya bertanggung jawab penuh untuk mengikuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim yang dibentuk kadis DLH.

"Jadi, setiap titik ada penangung jawabnya agar semua indikator penilaian dapat kita penuhi," pungkasnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA