Beri Kemudahan PNS Purnabakti, Pemko Teken MoU dengan PT Bank Mandiri Taspen BERITA LAINNYA
Beri Kemudahan PNS Purnabakti, Pemko Teken MoU dengan PT Bank Mandiri Taspen

Kominfo, Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bank Mandiri Taspen, di restoran nelayan, Rabu (7/4/2021).

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma bersama Distributor Head 1 Sumatera, Erlinda Rusda, disaksikan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Tanjungpinang, Endri Mulyadi dan jajarannya, serta kepala OPD kota Tanjungpinang.

“Alhamdulillah, saya sudah menandatangani MoU dengan PT Bank Mandiri Taspen. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi bagi ASN yang memasuki masa pension,” Wali Kota, Rahma.

Dikatakan Rahma, MoU ini adalah bentuk keseriusan kami untuk membantu PNS yang sudah punya pengabdian sekian lama kepada negara, khususnya pemko Tanjungpinang.

“Mungkin ini tidak seberapa. Namun, tentu ini merupakan satu usaha, satu bukti bahwa kita telah berupaya yang terbaik. Apapun, program dari Mandiri Taspen, saya support. Semoga bisa membantu ASN ketika menjalani masa pensiun,” ucapnya.

Sebelumnya, Distributor Head 1 Sumatera, Erlinda Rusda menjelaskan penandatanganan antara pemko Tanjungpinang dan PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) tentang pemberian pelayanan ketaspenan yaitu berupa pelayanan pengurusan program pensiunan pegawai ASN yang akan memasuki masa pension dan pelayanan pengurusan tabungan hari tua (THT), serta pelayanan pengurusan gaji pensiunan ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.

Dia menyebutkan, ada tiga pilar program mantap Indonesia khusus bagi pensiunan yaitu mantap sehat, mantap aktif, dan mantap sejahtera. Selain itu, ada warung mantap sejahtera.

Program ini merupakan program pendampingan yang dilakukan oleh mitra kepada calon wirausaha (pensiunan dan ASN) yang ingin berwirausaha setelah pensiun dalam bentuk toko atau warung modern.

“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya kepada pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya apabila PNS diberikan layanan yang baik dan prima,” tutupnya.(Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA