Badan Kesbangpol Tanjungpinang Serahkan LHP Bantuan Keuangan Kepada Parpol BERITA LAINNYA
Badan Kesbangpol Tanjungpinang Serahkan LHP Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD 2020.

Rapat berlangsung di ruang rapat kantor kesbangpol kota Tanjungpinang, Jalan. Daeng Celak Gedung A, Senggarang, Selasa (8/6/2021).

Kepala Badan Kesbangpol, Achmad Nur Fatah mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dana bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap banparpol ini untuk menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol dari dana APBD dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sasaran pemeriksaan LPJ banparpol ini antara lain, kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban dan kepatuhan penggunaan banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku yaitu memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat," jelas Fatah.

Fatah menyebutkan dari 10 partai politik (parpol) yang mendapatkan bantuan, hanya satu partai yang tidak terdapat temuan dari BPK RI yaitu Partai Nasdem.

"Kami apresiasi kepada partai Nasdem yang benar-benar memenuhi kriteria pengelolaan dan penerimaan dana APBD. Tetap dipertahankan untuk pemeriksaan di tahun berikutnya," ucapnya.

Kepada penerima banparpol lainnya, Fatah berharap agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran banparpol di tahun selanjutnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku," tambah dia.

Adapun parpol penerima bantuan dari APBD kota Tanjungpinang tahun anggaran 2020 yaitu Partai Gerindra, Nasdem, Demokrat, Golkar, Hanura, PDIP, PKB, PKS, PAN, dan PPP.

Dalam rapat ini dilakukan juga penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) banparpol kepada parpol. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA