Akun Facebook Mengatasnamakan Wali Kota Tanjungpinang Rahma, HoaksBERITA LAINNYA
Akun Facebook Mengatasnamakan Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Hoaks

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Beredar akun Facebook yang menggunakan foto profil dan mengatasnamakan Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang memberikan nomor telepon via Whatsapp kepada sorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), itu tidak benar alias hoaks.

Faktanya, akun Facebook dan nomor Whatsapp tersebut bukan akun dan nomor ponsel milik Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang, Muhammad Tri Putranto, bahwa Wali Kota, Rahma tidak memiliki akun facebook dan memastikan bahwa itu adalah akun palsu yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Saya pastikan akun yang beredar itu adalah palsu dan bu Rahma tidak memiliki akun facebook pribadi," terang Tri,  Kamis (24/9/2020).

Tri menyebutkan diketahui akun tersebut melakukan aksinya melalui messanger. Akun palsu tersebut bahkan mengirim pesan ke beberapa orang. Diantaranya pesan pergeseran jabatan di internal pemko Tanjungpinang. Sontak hal ini membuat heboh warga fecebook, khususnya di kalangan pemko Tanjungpinang.

"Agar tak semakin liar, saya mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP melakukan klarifikasi, kami mohon agar tidak ditanggapi dan diabaikan, apabila ada yang sudah menjadi korban penipuan di persilakan untuk melaporkan ke pihak berwajib," ucapnya,

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap bagi masyarakat yang telah berteman dengan akun tersebut, agar segera memblokir atau melaporkan kepada pihak facebook.(MC Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA