600 Sambungan SWRO Akan Aliri Rumah Warga di Pulau PenyengatBERITA LAINNYA
600 Sambungan SWRO Akan Aliri Rumah Warga di Pulau Penyengat

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang persiapkan penambahan sambungan rumah aliran Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) ke 600 rumah warga di Pulau Penyengat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menjelaskan SWRO itu awalnya dibuat dari APBN, bentuknya memang sumur bor, tetapi airnya itu bukan air tawar, melainkan air asin karena bor nya sudah cukup dalam. Air laut yang diambil melalui bor ini, kemudian diproses menjadi air minum.

"Awalnya SWRO di penyengat dalam bentuk depot, namun sekarang akan dialirkan menggunakan pipa sambungan rumah. Nanti akan sampai ke kamar mandi rumah masing-masing," kata Zulhidayat, Rabu (9/6/2021).

Setelah dihitung, kata Zulhidayat, tangki yang ada saat ini perlu dilakukan penambahan kapasitas agar layanan bisa full 24 jam. Saat ini bisa melayani 100 rumah menggunakan beberapa tangki.

Tahun 2022 kapasitas air bersih akan ditingkatkan menggunakan APBN sehingga bisa menjangkau 600 rumah warga. 

"Tahun depan itu 600 rumah tambahannya," jelasnya. 

Meski demikian, setiap rumah yang dialiri SWRO tetap akan mendapat tagihan tentunya lebih murah, harganya sudah diatur dalam peraturan wali kota (Perwako) Tanjungpinang. 

"Ada perwakonya yang mengatur harga satu kubik air yang dipakai masyarakat," sebutnya. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA