300 Peserta Tidak Ikuti SKD CPNS Pemko TanjungpinangBERITA LAINNYA
300 Peserta Tidak Ikuti SKD CPNS Pemko Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Sebanyak 300 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Kota Tanjungpinang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan langsung dinyatakan gagal. 

Diketahui jadwal SKD di Kota Tanjungpinang yang dimulai sejak 25 September 2021 lalu resmi berakhir pada Minggu (10/10) kemarin. 

Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Eka Yuniarsih menjelaskan dari total 2.897 pelamar yang lolos administrasi, sebanyak 300 diantaranya tidak mengikuti SKD yang sudah dilaksanakan selama dua pekan tersebut. 

"Ada sekitar 300 an peserta yang tidak ikut SKD," ucap Eka, Senin (11/10/2021). 

Menurut Eka, 300 peserta tidak mengikuti ujian karena berbagai alasan bahkan ada yang tidak mendapat izin dari kantor tempatnya bekerja. Peserta yang tidak mengikuti SKD itu berasal dari berbagai daerah luar Kepri akan tetapi juga ada yang berasal dari Tanjungpinang. 

"Ada peserta yang menghubungi panitia seleksi bahwa peserta itu tidak diizinkan kantornya," kata dia. 

Eka menambahkan terdapat satu orang peserta yang akan mengikuti ujian susulan karena yang bersangkutan dinyatakan positif saat pemeriksaan rapid tes atigen. 

Peserta SKD susulan itu akan mengikuti ujian di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kota Batam. 

"Ada satu orang ujian susulan, nanti ujiannya di UPT BKN Batam, tapi jadwal pastinya belum ada," ujarnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA