180 Mualaf Terima Zakat dari ASN Pemko TanjungpinangBERITA LAINNYA
180 Mualaf Terima Zakat dari ASN Pemko Tanjungpinang

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Baznas Kota Tanjungpinang menyalurkan zakat ASN pemerintah kota Tanjungpinang kepada 180 orang mualaf di Kota Tanjungpinang. Zakat berupa paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di Masjid Agung Al Hikmah Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (4/5/2021).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan paket sembako yang diberikan untuk kaum mualaf ini adalah zakat ASN pemko yang dikumpulkan melalui Baznas Kota Tanjungpinang.

"Setiap bulan, baik saya, kepala OPD hingga pegawai menyisikan 2,5 penghasilan untuk zakat dan dititipkan ke Baznas. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf), salah satunya mualaf," ucap Rahma.

Terlepas dari bulan suci Ramadan, lanjut Rahma, zakat ASN ini juga dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai asnaf.

"Seperti ada usaha bapak ibu yang butuh bantuan, biaya pendidikan. Silakan sampaikan ke Basnaz. Kita siap ulurkan bantuan untuk warga yang tergolong asnaf," ucapnya.

Mudah-mudahan zakat ASN pemko ini bermanfaat untuk saudara kita yang mualaf," tambah dia.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Saparilis mengatakan zakat ASN berupa bingkisan sembako diberikan kepada 180 orang saudara kita yang mualaf.

Bingkisan ini sebagai tanda ucapan terima kasih kebersamaan silaturahmi pemko bersama seluruh mualaf di kota Tanjungpinang.

"Alhamdulillah, hampir secara keseluruhan mualaf dari tiga lembaga yang membina saudara kita untuk memeluk agama Islam hadir dan menerima zakat dari ASN pemko," ujarnya.

Sementara itu, Maimunah warga Jalan Cendrawasih, salah satu mualaf Kota Tanjungpinang mengaku bersyukur mendapat binaan dari ustaz di Masjid Agung Al Hikmah.

"Alhamdulillah, saya sudah mendapat hidayah dan terus belajar ilmu agama Islam. Terima kasih atas motivator dan motivasinya agar saya menjadi muslim yang lebih baik di mata Allah SWT," ungkap dia. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA